Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut jika Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tahun ini, maka kemungkinan besar dia akan memeras lagi di tahun-tahun berikutnya.
Adapun pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya terjaring OTT KPK. Dari operasi itu, sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah turut diamankan.
Pada 14 Maret 2026, Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025-2026.
Dari OTT ini, diketahui Bupati Cilacap menargetkan untuk mendapatkan Rp750 juta dari pemerasan tersebut yang dibagi menjadi Rp515 juta untuk THR Forkopimda Kabupaten Cilacap dan sisanya untuk kepentingan pribadi.
Akan tetapi, target pemerasannya tak terpenuhi. Pasalnya, Bupati Cilacap baru mengantongi Rp610 juta sebelum akhirnya ditangkap KPK.
“Jika tahun ini tidak tertangkap tangan, maka kemungkinan besar tahun berikutnya terjadi atau diulangi,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Sabtu (14/3/2026) malam di Gedung Merah Putih KPK.
Asep menduga hal itu lantaran praktik serupa sempat dilakukan Bupati Cilacap pada Ramadhan 2025.
“Cuma pada saat itu tidak termonitor oleh kami dan belum ada laporan informasi yang masuk kepada kami,” pungkasnya. (ant/nsi)
