JAKARTA - Rismon Sianipar menyampaikan klarifikasi terkait penelitiannya yang dikenal sebagai Jokowi’s White Paper dalam pertemuan dengan pihak kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), di Senayan, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Rismon menegaskan penelitian yang ia lakukan bersifat independen dan tidak berada di bawah intervensi pihak mana pun. Ia menyebut dokumen Jokowi’s White Paper merupakan kompilasi dari tiga tulisan yang dibuat secara mandiri.
“Sejak awal penelitian Jokowi’s White Paper merupakan kompilasi dari tiga tulisan kami yang secara independen. Jadi kalau saya bertanggung jawab atas penelitian dan tulisan saya maka saya tidak perlu minta izin atau memberikan konfirmasi kepada dua orang lain (tersangka). Jadi penelitian saya independen tanpa ada intervensi dari pihak-pihak lain, itu murni tanggung jawab saya secara ilmiah,” ujar Rismon.
Salah satu kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyebut hasil penelitian yang dipaparkan Rismon memberikan kejelasan terkait isu yang beredar mengenai tudingan ijazah palsu. Ia berharap permintaan maaf yang disampaikan Rismon dapat mengakhiri polemik di masyarakat sekaligus membuka jalan bagi pemulihan nama baik Jokowi.
“Ini membuktikan bahwa sebenarnya bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli,” tegasnya.
Rivai juga mengajak masyarakat untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, pendekatan restorative justice dapat menjadi langkah untuk memulihkan kondisi semua pihak.
“Sehingga kami melihat di sini adalah bahwa ini suatu momen yang sangat baik bahwa restorative justice itu memulihkan keadaan, baik keadaan mengenai apa yang diderita pada bapak maupun keadaan di masyarakat,” katanya.
Sementara itu, kuasa hukum Jokowi lainnya, Sugeng Teguh Santoso, menjelaskan bahwa seluruh proses yang dijalankan selama ini mengikuti aturan hukum yang berlaku.
“Ini benar-benar menjelaskan sesuai aturan ya. Jadi kita tidak ada keluar dari aturan,” ujarnya.
Sugeng juga menyebut proses hukum tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik aturan lama maupun aturan baru yang saat ini masih dalam masa transisi.
“Kalau KUHAP lama ya monggo, ada Perkap-nya, ada Perpol-nya. Kalau KUHAP baru Pasal 79,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama dengan penyidik kepolisian dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk dalam masa transisi aturan tersebut.
“Nah, untuk itulah diperlukan kerja sama kita dengan para penyidik di Polda yang sejauh ini menurut saya mereka sudah on track banget melaksanakan implementasi dari aturan-aturan tersebut,” ujarnya.
Sugeng menegaskan seluruh prosedur hukum diikuti secara ketat dan tidak melanggar aturan.
“Nah, kemudian prosedurnya, langkah-langkahnya itu kita ikuti. Jadi jangan nanti dikira karena barusan Pak Jokowi itu menyala... Wah ini pakai aturan yang tidak aturan gitu, artinya melanggar aturan. Tidak!”
Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuan antara Rismon dan pihak Jokowi berlangsung dalam suasana baik. Menurutnya, hasil penelitian yang disampaikan Rismon memperjelas polemik yang berkembang di masyarakat.
“Mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Rismon sebagai peneliti ataupun sebagai ahli yang disampaikan Bang Rismon tadi, ini membuktikan bahwa sebenarnya bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan sudah diteliti sehingga sebenarnya persoalan ini sudah semakin gamblang,” pungkasnya.
Sugeng menyampaikan keyakinannya bahwa kebenaran mengenai polemik ijazah Jokowi pada akhirnya akan terungkap.
“Dari kami prinsipnya meyakini bahwa apa pun yang terjadi, dinamika apa pun yang terjadi, tentu kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Jadi mudah-mudahan kebenaran ini akan terus terungkap apa pun yang terjadi oleh pihak mana pun, apa pun,” katanya.
Original Article
