Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan kompensasi kepada 5.809 sopir angkutan tradisional yang meliputi pengemudi angkot, becak, dan andong sebagai pengganti pemasukan selama mereka tidak beroperasi pada masa arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah jalur utama yang selama ini kerap dipadati kendaraan umum yang berhenti menunggu penumpang.
"Kami telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp6,9 miliar untuk membayar kompensasi tersebut," kata Dedi saat penyerahan simbolis kompensasi di Mapolsek Gempol, Kabupaten Cirebon, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, langkah ini dilakukan agar jalur-jalur utama yang biasanya digunakan untuk ngetem angkutan umum bisa lebih lancar dilalui kendaraan pemudik.
“Kita minta mereka cuti dulu selama periode mudik dan sebagian juga saat arus wisata setelah hari raya. Supaya jalan tidak dipakai untuk ngetem angkot, becak, atau andong,” kata pria yang akrab disapa KDM.
Kompensasi tersebut diberikan kepada para sopir yang biasa beroperasi di sejumlah wilayah dengan mobilitas tinggi saat musim mudik. Daerah yang menerima program ini, antara lain Garut, Cirebon, Subang, Bogor, Cianjur, Padalarang, Lembang, serta Bandung.
Baca Juga
- KDM Pilih Nego Ke Kemenkeu, Pinjaman Rp2 Triliun Masih Wacana
- KDM Siapkan Duit Kompensasi Rp6,5 Miliar untuk Sopir Angkot Cs Selama Mudik Lebaran
- KDM Diapresiasi Kapolri soal Larangan Siswa Naik Motor ke Sekolah
Setiap sopir menerima bantuan kompensasi sebesar Rp1,4 juta untuk mengganti potensi kehilangan pendapatan selama mereka tidak beroperasi. Pemerintah daerah menilai besaran tersebut cukup membantu para pengemudi memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa libur sementara.
KDM menjelaskan, kebijakan meliburkan sementara pengemudi angkutan tradisional tidak hanya berlaku saat puncak arus mudik, tetapi juga pada periode arus wisata setelah Lebaran.
Menurutnya, kepadatan lalu lintas sering kali tidak berhenti setelah hari raya karena masyarakat biasanya memanfaatkan libur panjang untuk bepergian ke kawasan wisata.
“Kita pertimbangkan sopir diliburkan bukan hanya saat arus mudik, tetapi juga ketika arus wisata setelah hari raya. Ini bagian dari upaya menjaga kelancaran lalu lintas,” ujarnya.
Di Kabupaten Cirebon, tercatat sebanyak 557 orang menjadi penerima kompensasi dalam program tersebut. Namun, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pemerintah provinsi masih melakukan pendataan tambahan di lapangan.
Ia menyebutkan, apabila ditemukan pengemudi lain yang memenuhi kriteria, pemerintah akan menambah alokasi bantuan melalui sumber anggaran lainnya.
“Untuk wilayah Cirebon ada sekitar 557 orang yang menerima. Nanti kalau ada tambahan akan kita cover dengan dana lain,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai kebijakan ini terbukti efektif mengurangi kepadatan lalu lintas berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya.
Saat para sopir angkutan tradisional tidak beroperasi sementara, ruang jalan menjadi lebih lega sehingga arus kendaraan pemudik dapat bergerak lebih lancar.
Keradaan angkutan yang berhenti di pinggir jalan untuk menunggu penumpang sering kali menjadi salah satu penyebab penyempitan badan jalan di sejumlah titik strategis.
Dengan memberikan kompensasi kepada para sopir, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kelancaran arus lalu lintas dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat kecil.
“Kalau mereka tidak kita beri kompensasi, tentu akan berat karena itu sumber penghasilan mereka. Maka kita ganti pemasukan mereka selama libur itu,” ujarnya.
