Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk dijaga di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global yang dipicu gejolak geopolitik dan kenaikan harga energi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman dalam diskusi daring dipantau dari Jakarta, Sabtu mengatakan stabilitas daya beli masyarakat menjadi kunci, karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga.
“Karena struktur ekonomi kita sangat tergantung kepada konsumsi, 53 persen konsumsi, mau tidak mau harus dijaga dan harus diselamatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan dinamika ekonomi global saat ini dipengaruhi kondisi Amerika Serikat yang tengah menghadapi tekanan fiskal dan perdagangan. Defisit anggaran negara tersebut mencapai sekitar 6,5 persen, sementara total utang telah menembus sekitar 127 triliun dolar AS.
Selain itu, defisit perdagangan yang besar juga mendorong berbagai kebijakan ekonomi ekspansif dari Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas ekonominya.
“Sehingga kemudian membuat sebuah kebijakan ATE, ART atau hambatan dagang, kemudian kebijakan ekspansional seperti sekarang atau openship, di mana semuanya untuk menjaga stabilitas ekonominya Amerika,” kata Rizal.
Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut turut memengaruhi perekonomian global dan berdampak terhadap negara lain, termasuk Indonesia. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan serius terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi geopolitik, karena saat ini harga minyak jenis Brent telah mendekati bahkan berpotensi melampaui 100 dolar AS per barel.
Jika tren tersebut berlanjut, kata dia, maka tekanan inflasi energi akan meningkat dan berpotensi memperbesar defisit fiskal negara-negara importir energi seperti Indonesia.
Selain itu, volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan global juga menurut dia dapat meningkat sehingga memperberat kondisi ekonomi dalam negeri.
Rizal menilai kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari tekanan tersebut. Jika daya beli kelompok ini melemah, maka konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan.
“Kebutuhan kebijakan tentu menuntut daya beli atau juga consumption rumah tangga ini diintervensi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menilai intervensi pemerintah diperlukan agar guncangan eksternal tidak langsung menghantam daya beli masyarakat.
Salah satu opsi kebijakan yang dapat dilakukan yakni menurunkan pajak penjualan bahan bakar minyak (BBM) agar kenaikan harga energi tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga dapat menyalurkan bantuan fiskal berupa transfer tunai atau subsidi tambahan guna menjaga daya beli rumah tangga.
“Sehingga intervensi ini harus dirancang untuk menahan guncangan eksternal itu agar tidak langsung menghantam daya beli,” kata Rizal.
Indef juga membuat simulasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian Indonesia melalui tiga skenario, yakni ringan, sedang, dan berat.
Dalam simulasi tersebut, jika tidak ada kebijakan antisipatif, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi turun hingga 0,12 persen.
Namun dengan kebijakan penahan dampak, seperti subsidi energi dan bantuan fiskal, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditekan sehingga dampaknya relatif lebih kecil.
Sementara itu, Pendiri Indef Didin S Damanhuri menyampaikan lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi.
Didin menjelaskan, jika harga minyak rata-rata mencapai 100 dolar AS per barel, maka defisit APBN Indonesia berpotensi meningkat hingga sekitar Rp240 triliun atau mendekati 4 persen.
Menurutnya, skenario tersebut masih dapat memburuk apabila konflik global berlangsung lebih lama. Jika perang berkepanjangan hingga sekitar satu setengah bulan dan harga minyak melonjak hingga 150 dolar AS per barel, maka beban subsidi energi dapat meningkat hingga sekitar Rp544 triliun dengan defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 5–6 persen.
Dalam skenario yang lebih ekstrem, apabila konflik berlangsung selama dua hingga lima bulan dan harga minyak melonjak ke kisaran 180–200 dolar AS per barel, Didin memperkirakan subsidi energi dapat membengkak hingga Rp884 triliun.
Kondisi tersebut menurut dia, berpotensi mendorong defisit APBN melampaui 6 persen, situasi yang menurutnya menyerupai tekanan fiskal pada masa pandemi COVID-19.
Baca juga: Kemendag harap skema diskon Lebaran pacu daya beli masyarakat
Baca juga: Sidak Tanah Abang, Purbaya: Daya beli aman, ekonomi jauh dari krisis
Baca juga: Dirut Bulog: Pengawasan rutin harga pangan jaga daya beli masyarakat
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman dalam diskusi daring dipantau dari Jakarta, Sabtu mengatakan stabilitas daya beli masyarakat menjadi kunci, karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga.
“Karena struktur ekonomi kita sangat tergantung kepada konsumsi, 53 persen konsumsi, mau tidak mau harus dijaga dan harus diselamatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan dinamika ekonomi global saat ini dipengaruhi kondisi Amerika Serikat yang tengah menghadapi tekanan fiskal dan perdagangan. Defisit anggaran negara tersebut mencapai sekitar 6,5 persen, sementara total utang telah menembus sekitar 127 triliun dolar AS.
Selain itu, defisit perdagangan yang besar juga mendorong berbagai kebijakan ekonomi ekspansif dari Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas ekonominya.
“Sehingga kemudian membuat sebuah kebijakan ATE, ART atau hambatan dagang, kemudian kebijakan ekspansional seperti sekarang atau openship, di mana semuanya untuk menjaga stabilitas ekonominya Amerika,” kata Rizal.
Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut turut memengaruhi perekonomian global dan berdampak terhadap negara lain, termasuk Indonesia. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan serius terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi geopolitik, karena saat ini harga minyak jenis Brent telah mendekati bahkan berpotensi melampaui 100 dolar AS per barel.
Jika tren tersebut berlanjut, kata dia, maka tekanan inflasi energi akan meningkat dan berpotensi memperbesar defisit fiskal negara-negara importir energi seperti Indonesia.
Selain itu, volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan global juga menurut dia dapat meningkat sehingga memperberat kondisi ekonomi dalam negeri.
Rizal menilai kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari tekanan tersebut. Jika daya beli kelompok ini melemah, maka konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan.
“Kebutuhan kebijakan tentu menuntut daya beli atau juga consumption rumah tangga ini diintervensi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menilai intervensi pemerintah diperlukan agar guncangan eksternal tidak langsung menghantam daya beli masyarakat.
Salah satu opsi kebijakan yang dapat dilakukan yakni menurunkan pajak penjualan bahan bakar minyak (BBM) agar kenaikan harga energi tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga dapat menyalurkan bantuan fiskal berupa transfer tunai atau subsidi tambahan guna menjaga daya beli rumah tangga.
“Sehingga intervensi ini harus dirancang untuk menahan guncangan eksternal itu agar tidak langsung menghantam daya beli,” kata Rizal.
Indef juga membuat simulasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian Indonesia melalui tiga skenario, yakni ringan, sedang, dan berat.
Dalam simulasi tersebut, jika tidak ada kebijakan antisipatif, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi turun hingga 0,12 persen.
Namun dengan kebijakan penahan dampak, seperti subsidi energi dan bantuan fiskal, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditekan sehingga dampaknya relatif lebih kecil.
Sementara itu, Pendiri Indef Didin S Damanhuri menyampaikan lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi.
Didin menjelaskan, jika harga minyak rata-rata mencapai 100 dolar AS per barel, maka defisit APBN Indonesia berpotensi meningkat hingga sekitar Rp240 triliun atau mendekati 4 persen.
Menurutnya, skenario tersebut masih dapat memburuk apabila konflik global berlangsung lebih lama. Jika perang berkepanjangan hingga sekitar satu setengah bulan dan harga minyak melonjak hingga 150 dolar AS per barel, maka beban subsidi energi dapat meningkat hingga sekitar Rp544 triliun dengan defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 5–6 persen.
Dalam skenario yang lebih ekstrem, apabila konflik berlangsung selama dua hingga lima bulan dan harga minyak melonjak ke kisaran 180–200 dolar AS per barel, Didin memperkirakan subsidi energi dapat membengkak hingga Rp884 triliun.
Kondisi tersebut menurut dia, berpotensi mendorong defisit APBN melampaui 6 persen, situasi yang menurutnya menyerupai tekanan fiskal pada masa pandemi COVID-19.
Baca juga: Kemendag harap skema diskon Lebaran pacu daya beli masyarakat
Baca juga: Sidak Tanah Abang, Purbaya: Daya beli aman, ekonomi jauh dari krisis
Baca juga: Dirut Bulog: Pengawasan rutin harga pangan jaga daya beli masyarakat
