Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan Pemerintah Malaysia sedang mengkaji pemberlakuan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi sektor publik atau pegawai pemerintah, sebagai langkah efisiensi di tengah kondisi geopolitik global.
Fahmi dalam keterangan yang dikutip di Kuala Lumpur, Sabtu, menyampaikan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim telah meminta pihak terkait meninjau kebijakan tersebut.
"Perdana Menteri meminta proposal WFH ditinjau agar selaras dengan sektor publik," kata Fahmi yang juga merupakan juru bicara Pemerintah Malaysia.
Baca juga: Menteri: Malaysia salah satu negara dengan tarif internet termurah
Fahmi menyampaikan PM Anwar Ibrahim juga meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah menyerap aspirasi dari pelaku industri dan mitra di sektor masing-masing terkait dampak konflik di Timur Tengah.
Diberitakan sebelumnya, Malaysia juga berupaya menerapkan kebijakan penghematan belanja negara untuk mengantisipasi dampak geopolitik bagi negaranya.
Penghematan itu termasuk meniadakan gelar griya (open house) Idul Fitri oleh kementerian, lembaga pemerintah, dan Government-Linked Company (GLC), serta membatasi kunjungan luar negeri oleh anggota kabinet.
Baca juga: Pemerintah Malaysia terus gali potensi ekonomi dari industri kreatif
PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam keterangan beberapa waktu lalu menyatakan Malaysia tidak terlepas dari dampak perkembangan geopolitik, seperti menghadapi risiko kenaikan biaya transportasi, tekanan terhadap harga barang, serta tantangan terhadap stabilitas ekonomi.
Meskipun demikian, kata Anwar, pemerintahannya akan tetap mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 95 di harga 1,99 ringgit (Rp8.584) per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia.
PM Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahannya akan terus memantau secara ketat perkembangan konflik global dan mengambil langkah tambahan guna memastikan stabilitas ekonomi negara tetap terjaga serta melindungi kesejahteraan rakyat.
Baca juga: PM Anwar minta aparat tindak tegas warga asing pelanggar visa Malaysia
Fahmi dalam keterangan yang dikutip di Kuala Lumpur, Sabtu, menyampaikan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim telah meminta pihak terkait meninjau kebijakan tersebut.
"Perdana Menteri meminta proposal WFH ditinjau agar selaras dengan sektor publik," kata Fahmi yang juga merupakan juru bicara Pemerintah Malaysia.
Baca juga: Menteri: Malaysia salah satu negara dengan tarif internet termurah
Fahmi menyampaikan PM Anwar Ibrahim juga meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah menyerap aspirasi dari pelaku industri dan mitra di sektor masing-masing terkait dampak konflik di Timur Tengah.
Diberitakan sebelumnya, Malaysia juga berupaya menerapkan kebijakan penghematan belanja negara untuk mengantisipasi dampak geopolitik bagi negaranya.
Penghematan itu termasuk meniadakan gelar griya (open house) Idul Fitri oleh kementerian, lembaga pemerintah, dan Government-Linked Company (GLC), serta membatasi kunjungan luar negeri oleh anggota kabinet.
Baca juga: Pemerintah Malaysia terus gali potensi ekonomi dari industri kreatif
PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam keterangan beberapa waktu lalu menyatakan Malaysia tidak terlepas dari dampak perkembangan geopolitik, seperti menghadapi risiko kenaikan biaya transportasi, tekanan terhadap harga barang, serta tantangan terhadap stabilitas ekonomi.
Meskipun demikian, kata Anwar, pemerintahannya akan tetap mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 95 di harga 1,99 ringgit (Rp8.584) per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia.
PM Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahannya akan terus memantau secara ketat perkembangan konflik global dan mengambil langkah tambahan guna memastikan stabilitas ekonomi negara tetap terjaga serta melindungi kesejahteraan rakyat.
Baca juga: PM Anwar minta aparat tindak tegas warga asing pelanggar visa Malaysia
